Home

Suku Dinas

Kedudukan

  1. Di setiap kotamadya dibentuk Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
  2. Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala suku Dinas
  3. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Suku Dinas bertanggung jawab secara teknis administratif kepada Kepala Dinas dan secara teknis operasional kepada Walikotamadya yang bersangkutan.

Tugas Pokok

Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan pelatihan dan peningkatan produktivitas tenaga kerja, pembinaan, penyaluran dan penempatan tenaga kerja, pembinaan hubungan industrial dan persyaratan kerja, pembinaan kesejahteraan ketenagakerjaan, perlindungan, pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan, serta kegiatan ketransmigrasian.

Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :

  1. pelatihan dan peningkatan produktivitas tenaga kerja
  2. pembinaan, penyaluran dan penempatan tenaga kerja
  3. pembinaan hubungan industrial dan persyaratan kerja
  4. pembinaan kesejahteraan ketenagakerjaan
  5. pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan
  6. pengerahan dan pemindahan  transmigrasi
  7. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga

Seksi

Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :

  1. Seksi Pelatihan dan Produktivitas
  2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
  3. Seksi Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja
  4. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan
Tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Seksi Pelatihan dan Produktivitas

  1. Menyusun perencanaan dan program kerja, melakukan kegiatan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja serta penyaluran penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja
  2. Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pelatihan/kursus yang dilakukan oleh lembaga swasta, pemerintah dan perusahaan
  3. Melakukan bimbingan dan penyuluhan kepada pengusaha kecil dan menengah dalam rangka meningkatkan produktivitas tenaga kerja
  4. Melakukan bimbingan dan penyuluhan sertifikasi tenaga kerja
  5. Melakukan bimbingan dan penyuluhan terhadap tuna karya, tenaga kerja mandiri, pelaksanaan penempatan tenaga kerja, pemuda, wanita, penyandang cacat dan usia lanjut, serta kegiatan PJTKI dan Bursa Kerja Khusus.

Seksi Penempatan dan Transmigrasi

  1. Melakukan bimbingan dan penyuluhan kepada pencari kerja melalui bursa kerja
  2. Melaksanakan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan antar kerja lokal (AKAL), antar kerja daerah (AKAD), dan antar kerja antar Negara (AKAN).
  3. Melakukan pemetaan potensi sasaran pengerahan transmigrasi
  4. Melakukan penyuluhan
  5. Melakukan pencatatan animo masyarakat mengenai program transmigrasi
  6. Melakukan pembinaan dan pelatihan calon transmigran
  7. Melakukan persiapan peserta pelatihan calon transmigran

Seksi Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja

  1. Menyusun perencanaan dan program kerja dibidang industrial dan syarat kerja serta kesejahteraan pekerja
  2. Melakukan pembinaan terhadap organisasi pekerja dan pengusaha, persyaratan kerja, pengesahan peraturan perusahaan dan kesepakatan kerja bersama (KKB) serta pelaksanaan fasilitas/lembaga kesejahteraan pekerja, pengupahan dan jaminan sosial pekerja
  3. Melakukan pendidikan hubungan industrial
  4. Memfasilitasi kegiatan lembaga tripartite
  5. Melakukan kegiatan pemerantaraan perselisihan hubungan industrial

Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan

  1. Menyusun perencanaan dan program kerja dibidang pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan
  2. Melakukan penelitian berkas-berkas kecelakaan kerja, persyaratan pemberian ijin penyimpangan waktu kerja dan permohonan ijin kerja malam hari bagi pekerja wanita serta bimbingan terhadap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja wanita, anak-anak dan orang muda
  3. Melakukan penelitian terhadap permohonan ijin dan pengesahan pemakaian pesawat uap, bejana tekan, pesawat angkat-angkut, instalasi listrik, instalasi pemadam kebakaran dan mesin produksi
  4. Melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan peraturan ketenagakerjaan di perusahaan
  5. Melakukan tindakan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan