Home

Profil Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Gedung Dinas

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta merupakan penggabungan dari 3 (tiga) unit kerja yang terdiri dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi DKI Jakarta, Kanwil Departemen Tenaga Kerja Provinsi DKI Jakarta dan Kanwil Departemen Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor: 3 Tahun 2001 tentang Bentuk dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta. Sesuai dengan keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta bertugas menyelenggarakan urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang meliputi Penempatan Tenaga Perluasan Kesempatan Kerja, Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, Hubungan Industrial dan Persyaratan kerja, Pengawasan Ketenagakerjaan dan Perlindungan Tenaga Kerja, Hygiene Perusahaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Kesejahteraan Tenaga Kerja, Tuna Karya dan purna Karya serta urusan ketransmigrasian.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2008 Tanggal 24 Desember 2008 Tentang Organisasi Perangkat Dearah, dilakukan penataan organisasi perangkat daerah di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Susunan Organisasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai Perda Nomor 10 tahun 2008 Bagian Kelima Paragraf 9 Pasal 69, terdiri dari 1 Sekretariat dan 4 Bidang. Keempat Bidang tersebut adalah Bidang Pelatihan dan Produktivitas, Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja, serta Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan.
Di setiap Kota Administrasi dibentuk Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan susunan organisasinya terdiri dari Kepala Suku Dinas, Subbagian Tata Usaha, Seksi Pelatihan dan Produktivitas, Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Seksi Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja, serta Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan. Di tingkat Kecamatan dibentuk Seksi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta secara teknis administratif membawahi pula Unit Pelaksana Teknis Daerah seperti Balai Latihan Kerja, Balai Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja, serta Balai Pelayanan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BP2TKI).
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta yang mempunyai tugas melaksanakan urusan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian memiliki fungsi yang meliputi :

   1. Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
   2. Penyusunan Kebijakan Teknis Pelaksanaan Urusan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
   3. Penyusunan Perencanaan dan Informasi Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
   4. Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja
   5. Pengembangan Produktivitas
   6. Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja
   7. Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi dan Pengembangan Kesejahteraan Pekerja
   8. Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi dan Pengembangan Pengupahan
   9. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengembangan Hubungan Industrial
  10. Fasilitasi dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
  11. Sertifikasi dan Akreditasi Pelatihan Kerja
  12. Penyelenggaraan Perlindungan Tenaga Kerja
  13. Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Higiene, Kesehatan dan Keselamatan Kerja
  14. Penyiapan, Pembekalan, Penempatan, dan Pemantauan Transmigran
  15. Pelayanan, Pembinaan, dan Pengendalian Perizinan dan/atau rekomendasi ketenagakerjaan
  16. Pemungutan, Penatausahaan, Penyetoran, Pelaporan, Pertanggungjawaban Penerimaan Retribusi Ketenagakejaan
  17. Penegakan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Ketenagakerjaan
  18. Penyediaan, Penatausahaan, Penggunaan, Pemeliharaan, dan Perawatan Prasarana dan Sarana Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
  19. Pemberian Dukungan Teknis Kepada Masyarakat dan Perangkat Daerah
  20. Pengeloalaan Kepegawaian, Keuangan, Barang, dan Ketatausahaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan
  21. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan urusan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian berkewajiban untuk memberikan pelayanan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan permasalahan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.