Home
  • sambutan
  • kilas

Sample imageDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta menyajikan data melalui Website yang diperlukan oleh masyarakat tenaga kerja. Melalui website ini, masyarakat dapat memperoleh informasi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Provinsi DKI Jakarta secara cepat dan up to date. (Kadis. Nakertrans, DKI Jakarta - Dr. H.R. Deded Sukandar, S.H., M.H.)

Upah Minimum Propinsi (UMP) Jakarta

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2013 sebesar Rp 2.200.000 per bulan. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar delapan persen bila dibandingkan UMP tahun 2007 yang ditetapkan sebesar Rp 900.560 per bulan.

UMP itu berlaku efektif mulai 1 Januari 2008 mendatang.UMP tahun 2008 telah ditetapkan sebesar Rp 972.604,80 dan telah saya terbitkan Pergub No 143 tahun 2007 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2008, kata Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo saat konferensi pers di Balai Kota, Kamis (1/11).

 

Menurut Fauzi Bowo, kenaikan itu sedikit di atas inflasi tahun 2008 yang diperkirakan mencapai enam persen. Penetapan UMP 2007 itu telah melalui pembahasan yang alot antara pemerintah, pengusaha, dan perwakilan serikat pekerja. Penetapan itu diawali dengan survei kebutuhan hidup layak (KHL) oleh Dinas Tenaga Kerja, pengusaha, dan unsur serikat pekerja tahun 2007 yang mencapai Rp 1.055.275,06.

Â

tabel UMP

 

Sedangkan asumsi pertumbuhan ekonomi di ibu kota pada tahun 2008 mencapai 6,7 persen, angka inflasi tahun 2008 diperkirakan antara 6-6,2 persen.


Selain itu, kata mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini, akan ada pertumbuhan kesempatan kerja tahun 2008 sebanyak 65.280 orang atau 1,92 persen. Untuk tingkat pengangguran terbuka tahun 2008 yaitu 11,9 persen atau 528 ribu orang.


Penetapan UMP sebesar Rp 972.604,80 sebanding dengan 92,17 persen dari survei KHL tahun 2007. Jadi angka itu cukup realistis, jelasnya. UMP tersebut, lanjut Fauzi, merupakan jaring pengaman sosial sebagai perlindungan agar upah tidak merosot sampai tingkat yang mempengaruhi kondisi gizi dan kesehatan pekerja.


Seluruh perusahaan diharapkan bisa tetap melanjutkan usahanya dan mempertahankan kinerjanya tanpa perlu ada kekhawatiran bahwa pihak pekerja akan melakukan demonstrasi selama pelaksanaan nantinya, ujar Fauzi. Dan begitu juga sebaliknya bahwa para pekerja akan memiliki jaminan bahwa pengusaha tidak akan berbuat semena-mena dalam menentukan UMP.


Sedangkan Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta Sumanto mengatakan, sesuai dengan UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa penetapan UMP diproses oleh Dewan Pengupahan DKI yang terdiri dari unsur pemerintah, pengusaha, serikat pekerja, unsur perguruan tinggi, dan pakar.


Dewan Pengupahan telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan Keppres 107 tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan dan secara teknis sesuai dengan Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 59 tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan Pengupahan DKI Jakarta.

Sumanto menjelaskan,penetapan UMP melalui berbagai proses yaitu diawali dengan survei KHL di 10 pasar tradisional dan modern pada pukul 07.00 WIB dan selanjutnya secara teknis dilaksanakan Dewan Pengupahan dan dipandu BPS (Badan Pusat Statisitik). Survei dilakukan sebanyak tiga kali yaitu pada bulan Juli, Agustus, dan September, jelasnya. Kemudian dari data KHL tersebut, kata Sumanto, Dewan Pengupahan melalui sidangnya pada 10 Oktober 2007 secara bulat menetapkan UMP DKI 2008 dan untuk direkomendasikan kepada Gubernur DKI sebesar Rp 972.604,80. Artinya, setelah penetapan itu semua unsur baik serikat pekerja, pengusaha, dan pemerintah menerima ketetapan tersebut.

Sesuai dengan mekanisme maka Dewan Pengupahan pada tanggal 11 Oktober dan gubernur telah menetapkan sesuai Pergub No 143/2007 tentang UMP Tahun 2008. Tanggal 30 Oktober ditandatangani gubernur dan tanggal 31 Oktober diundangkan dalam berita daerah No 140 tahun 2007, ucapnya.

Saat ditanya berapa perusahaan yang meminta penangguhan penerapan UMP tahun 2007, Sumanto mengatakan ada lima perusahaan. Setelah dilakukan penelitian, dari jumlah tersebut ternyat yang memenuhi syarat diberikan penangguhan tiga perusahaan dikabulkan penundaan penerapaan UMP dan dua perusahaan ditolak, tuturnya.

Sedangkan jumlah perusahaan yang harus melaksanakan ketentuan UMP itu sebanyak 40.288 perusahaan. Bagi perusahaan yang tidak melaksanakan UMP DKI 2008 itu akan diancam pidana antara satu sampai empat tahun atau denda sebesar Rp 100-400 juta. Pada tahun 2007 lalu tidak ada yang terkena sanksi tersebut, tukasnya.Â

Terakhir Diupdate ( Jumat, 11 Januari 2013 19:24 )  

Indikator Ketenagakerjaan

Link

Situs BLKD Jakpus simpel menampilkan informasi terkait BLKD Jakarta Pusat. Tidak hanya profil dan visi misi, pengunjung juga dapat melihat segala persyaratan dan jenis pelatihan yang diselenggarakan beserta pemasarannya.
Situs BLKD Jakut BLKD Jakut menampilkan informasi terkait BLKD Jakarta Utara. BLKD Jakut menawarkan 10 jenis pelatihan yang dapat diikuti peserta secara cuma-cuma.
Website Pemprov DKI Jakarta jakarta.go.id Situs resmi Pemerintah Propinsi DKI Jakarta

Latest News

Popular